KPK Ingatkan CPNS Kemenaker, Korupsi Besar Berawal dari Kebiasaan Kecil

Jakarta – Budaya korupsi di birokrasi dinilai tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Fenomena ini menjadi perhatian dalam pembekalan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Ketenagakerjaan gelombang kedua. Manoto Togatorop dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praktik petty corruption atau korupsi kecil sering kali menjadi pintu masuk bagi pelanggaran…

Read article

Integritas Tak Cukup Diajarkan, Harus Dibiasakan Sejak CPNS

Jakarta – Budaya antikorupsi di birokrasi dinilai tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui pembiasaan sejak awal seorang aparatur sipil negara (ASN) memulai kariernya. Penanaman integritas bahkan disebut lebih penting dibanding sekadar pengetahuan tentang aturan, karena menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan. Manoto Togatorop, Widyaiswara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menekankan bahwa banyak praktik korupsi berawal…

Read article

Sekjen Kemnaker: ASN Harus Jadi Agen Perubahan yang Berdampak Nyata

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Chris Kuntadi, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS harus diikuti dengan peningkatan kualitas diri dan kontribusi. “Dari CPNS menjadi PNS harus ada…

Read article

PPSDM Ketenagakerjaan Siap Menjadi Pelaksana Uji Kompetensi Mandiri (PUKM) yang Profesional dan Terpercaya

Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan menyatakan kesiapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Mandiri (PUKM) untuk pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang ditandai melalui kunjungan visitasi Tim Asesor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka proses akreditasi, Selasa (7/4/2026). Kegiatan visitasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pandawa PPSDM…

Read article

PPSDM Ketenagakerjaan Dorong Pemenuhan PPK Bersertifikat Kompetensi

Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengadaan barang/jasa pemerintah melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.   Kepala PPSDM Ketenagakerjaan, Narsih, menyampaikan bahwa kompetensi PPK menjadi faktor penting dalam…

Read article

PPSDM Ketenagakerjaan Siap Cetak PPK Berintegritas dan Kompeten

Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan menyatakan kesiapan untuk mencetak aparatur pengadaan yang profesional, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kompeten dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terstandar. “Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam tata kelola pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan…

Read article

Menaker: Saatnya Pejabat Fungsional Jadi Motor Kepakaran, Bukan Sekadar Administrasi

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya transformasi besar dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) bidang ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam Sarasehan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM Ketenagakerjaan yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di Ruang Tri Dharma Kemnaker, Kamis (19/2/2026). Dalam arahannya, Menaker menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari sistem pengembangan SDM fungsional yang masih berorientasi…

Read article

Konsultasi Penguatan Jabatan Fungsional dan Mekanisme Pelatihan untuk Mendukung Kinerja Hubungan Industrial di Kabupaten Cianjur

Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan menerima kunjungan kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur dalam rangka konsultasi terkait penguatan jabatan fungsional serta mekanisme pendidikan dan pelatihan (diklat) guna mendukung peningkatan kinerja hubungan industrial di daerah. Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari regenerasi Mediator Hubungan Industrial (MHI), mekanisme pengangkatan…

Read article