JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan arahan strategis mengenai peta jalan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker menekankan pentingnya transisi dari pola pelatihan konvensional menuju sistem pengembangan kompetensi berbasis data melalui pembentukan Assessment Center serta penjagaan integritas pegawai.
Hal tersebut disampaikan Menaker dalam kunjungan kerja ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan, Selasa (13/1/2026). Dalam arahannya, Menaker Yassierli menyoroti bahwa PPSDM harus segera beranjak dari pengelolaan yang hanya bersifat administratif dan berbasis tupoksi menuju pengelolaan berbasis data dan hasil kinerja.
“Saya memiliki pengalaman mengelola assessment center di ITB, dan saya melihat di sini fungsi tersebut belum ada. Assessment center di instansi sangat penting sebagai landasan utama pelatihan. Kita harus bergerak menuju level yang lebih tinggi, di mana pengembangan kompetensi didasarkan pada asesmen individu dan hasil kinerja nyata yang terintegrasi,” tegas Menaker.
Menaker menjelaskan bahwa efektivitas pelatihan harus diukur menggunakan metode Kirkpatrick hingga mencapai tahap dampak pada kinerja (result). Ia menginstruksikan adanya integrasi data antara Biro Organisasi dan SDM Aparatur (OSDMA) dengan PPSDM agar pelatihan yang diberikan—baik secara in-class maupun hybrid—menjadi solusi tepat bagi kebutuhan individu.
“Kepala PPSDM memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan data kinerja sebagai landasan pelatihan dan mempercepat pembentukan Assessment Center. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pelatihan benar-benar berdampak pada produktivitas organisasi,” tambah Menaker.
Di akhir arahannya, Menaker Yassierli memberikan pesan yang sangat tegas mengenai moralitas pegawai. Ia mewanti-wanti seluruh jajaran PPSDM dan pegawai Kemnaker untuk senantiasa menjaga nama baik instansi.
“Tidak ada toleransi untuk korupsi. Saya minta seluruh pegawai Kemnaker benar-benar menjaga integritas. Tolong ini diperhatikan serius karena kompetensi sehebat apa pun tidak berarti tanpa kejujuran dan etika,” tegasnya.
Penguatan SDM ini diharapkan mampu menjawab tantangan strategis Kemnaker, mulai dari penguatan link and match BLK, peningkatan produktivitas, hingga penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
Laporan Fasilitas dan Operasional PPSDM
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPSDM Ketenagakerjaan, Narsih, melaporkan kondisi sarana prasarana yang membutuhkan pembaharuan, terutama ketersediaan air bersih dan fasilitas asrama.
Narsih juga mengungkapkan bahwa produktivitas pelatihan saat ini baru tercover sekitar 40 persen oleh APBN. “Kami harus lebih proaktif membangun kerja sama dengan pihak luar agar program pengembangan SDM tetap berjalan maksimal dan berkualitas di tengah keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menaker berkomitmen memprioritaskan perbaikan fasilitas dasar, khususnya air bersih, demi mendukung efektivitas proses pembelajaran di PPSDM.
Humas PPSDMK Kemnaker
