Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2018 akan terus memberikan perhatian pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan kualifikasi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga yang terlatih dan terampil sehingga mampu terserap semuanya oleh industri.
“Calon tenaga kerja yang saat ini masih berpendidikan SD dan SMP ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pemagangan, dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri, ” kata Menteri Hanif Dhakiri saat memimpin rapat pimpinan di lingkungan Kemnaker di ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/1).
Diakui Menteri Hanif, seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018, pihaknya masih menghadapi tantangan yang sama. Terutama menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial dan tantangan pengangguran. Tantangan lain di 2018 adalah menghadapi tantangan hubungan industrial mengenai digitalisasi yang berpengaruh pada sejumlah sektor dan sejumlah profesi.
“Kita harus antisipasi secara baik, dengan upaya meningkatkan kompetensi dan sertifikasi profesi serta mengoptimalkan informasi pasar kerja kita baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, “ kata Menteri Hanif.
Menyinggung isu, Menteri Hanif mengungkapkan masih tetap di seputar tiga itu utama yakni pekerja Indonesia pekerja migran dan pekerja asing. Ketiga isu tersebut harus menjadi perhatian agar tata kelola migrasi benar-benar menjadi lebih baik.
“Kita perbaiki terus tata kelola agar tercipta migrasi yang cepat, aman, murah. Kita pun ingin terus wujudkan pola hubungan industrial yang kondusif. Tentu ini harus dievaluasia terus menerus, “ ujar Menteri Hanif.
Terkait masalah hubungan industrial, Menteri Hanif mengarahkan agar dilakukan percepatan baik pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat.
Dalam arahannya, Menteri Hanif juga meminta seluruh jajaran di lingkungan Kemnaker untuk terus memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, seluruh jajaran eselon I dan II di lingkungan Kemenaker harus mengawal, mengontrol, memeriksa perencanaan-perencanaan anggaran agar seluruh kegiatan Kemnaker bisa dilaksanakan secara berkualitas.
“Dalam rangka mencukupi anggaran itu benar-benar bisa cepat, efektif dan tepat sasaran. Kalian harus memeriksa perencanaan-perencanaan secara detil sehingga apa yang kita laksanakan bisa berkualitas, ” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan perencanaan secara detil dari eselon I dan II agar seluruh program di unit-unit Kemnaker bisa digelar dengan berkualitas dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Misalnya (Binapenta) ada program padat karya, tenaga kerja sukarela (TKS) dan lainnya. Itu kan pengaruhnya besar terhadap masyarakat. Sekarang pemerintah mendorong dilaksanakannya program-program lain yang akan mulai dilaksanakan pada pertengahan Januari melalui pemanfaatan dana desa dan sinergi dengan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian lainnya, ” ujarnya.
Ditambahkan Menteri Hanif, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan realisasi anggaran di Kemnaker, jajaran diarahkan eselon I dan II, tidak hanya bisnis as usual, melainkan harus bekerja dengan terobosan dan inovasi.
“Saya berharap eselon I dan II mendorong anak buahnya untuk mulai bekerja dengan terobosan dan inovasi. Bekerja yang berbeda, tidak bisnis as usual, ” kata Menteri Hanif.
Biro Humas Kemnaker
