Kepala PPSDMK Ungkap Pentingnya Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja bagi Calon PPPK

PPSDM.KEMNAKER.GO.ID — Dalam rangka Pengayaan Teknis Bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan (PPSDMK), Helmiaty Basri menyampaikan materi terkait kebijakan teknis pengembangan kompetensi pengantar kerja. Kegiatan ini dihadiri oleh Calon PPPK Kementerian Ketenagakerjaan. “Sebagaimana disebut dalam Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020, Pengembangan Kompetensi PPPK ditujukan salah satunya untuk…

Details

Kepala PPSDMK Tegaskan Pentingnya Kemnaker Corpu bagi Pengembangan SDM Ketenagakerjaan

JAKARTA-Kepala PPSDM Ketenagakerjaan Helmiaty Basri menegaskan pentingnya memahami dan menerapkan Kemnaker Corpu secara utuh sebagai alat yang mendorong pengembangan kompetensi SDM aparatur ketenagakerjaan. Hal tersebut penting untuk mencapai target organisasi dan mendukung manajemen talenta. “Kemnaker Corpu diselenggarakan bagi ASN Kemnaker, ASN bidang ketenagakerjaan di kementerian/lembaga selain Kemnaker, dan ASN bidang ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi…

Details

Kepala PPSDMK Sampaikan Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil PKA dan PKP

PPSDM.KEMNAKER.GO.ID, Jakarta – Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan (PPSDMK), Helmiaty Basri, menyampaikan materi Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) kepada puluhan peserta PKA dan PKP di kantor PPSDMK. Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan PKA dan PKP yang telah dilaksanakan selama empat bulan secara blended learning. “Di akhir…

Details

Kepala PPSDMK Pimpin Langsung Monitoring Pelaksanaan PKL Dikdas Mediator HI di Ambon

Ambon-Kepala PPSDM Ketenagakerjaan Helmiaty Basri mengunjungi Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan memimpi langsung tim monitoring pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Dikdas Mediator Hubungan Industrial Angkatan 94. Menitoring bertujuan untuk melihat perkembangan kegiatan PKL peserta mediator. “Para peserta melaporkan progres Laporan Hasil Praktek Kompetensi (LHPK) dan Kertas kerja perorangan (KKP), termasuk kendala-kendala yang dihadapi selama…

Details

Kepala Daerah Diminta Awasi Pembayaran THR

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Permintaan tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017.