Pemerintah Terus Dorong Transformasi Asuransi TKI Ke BPJS Ketenagakerjaan

UncategorizedBy admin PPSDMK12 Juli 2017

Jakarta – Proses transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS Ketenagaekrjaan terus dimatangkan. Diharapkan, transformasi ini mampu meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi TKI yang bekerja di luar negeri. “Memang kita sedang transformasikan asuransi itu ke skema jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini sedang terus dimatangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS…

Tampung Rp 600 Triliun Dana WNI, Menkeu: Soal Pajak, Singapura Sudah Minta Bertemu

UncategorizedBy admin PPSDMK11 Juli 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Singapura bersama-sama dengan Hongkong dan Switzerland, yang merupakan negara yang banyak menampung rekening milik Warga Negara Indonesia (WNI), telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi standar internasional terkait masalah tax invasion (penghindaran pajak) dan tax avoidance (menghindari pajak) yang menjadi salah satu rekomendasi pada KTT G20, di Hamburg, Jerman.…

Kebijakan Pengupahan Berikan Kepastian Bagi Semua Pihak

UncategorizedBy admin PPSDMK10 Juli 2017

Depok – Kebijakan pengupahan di Indonesia diatur melalu Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian bagi semua pihak, baik dunia usaha maupun pekerja

Indonesia Minta Malaysia Perpanjang Program Re-hiring

UncategorizedBy admin PPSDMK7 Juli 2017

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Malaysia yang memberlakukan Program Re-hiring (mempekerjakan kembali) sebagai salah satu cara menangani pekerja migran ilegal. Rehiring diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-Kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal. Hanya saja, program yang dijalankan pada 15 Februari – 30 Juni 2017 itu dianggap terlalu pendek masa berlakunya. Sehingga partisipasi pekerja…

Program BPJS Ketenagakerjaan Harus Bisa Mengcover Tenaga Kerja Rentan

UncategorizedBy admin PPSDMK7 Juli 2017

Jakarta – Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terlebih para pekerja di sektor-sektor rentan. Pemerintah pun berkomitmen akan terus mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut.