Pangkal Pinang – Perselisihan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dengan pekerja sangatlah mungkin terjadi. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan dialog sosial secara bipartit untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. “Kunci utama hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan itu adalah dialog sosial yang efektif dan produktif antara pihak manajemen dengan Serikat Pekerja (SP).…
Jakarta—Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Koran Sindo (MNC Grup) segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Termasuk kasus PHK di media lain yang bernaung di bawah MNC Grup. “Kami berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan ini sesuai ketentuan. Informasi yang teman-teman sampaikan akan menjadi perhatian serius Kemnaker. Kami juga terbuka untuk saling…
Usai membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia 2017 atau The Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions(AACC) 2017 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (9/8) siang menuju Hotel Best Western, di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk membuka Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial…
Bandung — Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri mengajak rekan-rekan penyandang disabilitas untuk tetap optimis dalam menjalani hidup dengan terus berkarya dan bekerja di berbagai bidang. Pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan dengan mengadakan Job Fair penempatan Tenaga Kerja Khusus bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga mengadakan pelatihan dan pendampingan wirausaha…
Dengan pertimbangan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial…