Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan menerima kunjungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka penjajakan kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan di Ruang Wangsa, Rabu (22/7).
Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala PPSDM Ketenagakerjaan beserta jajaran dan perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut membahas berbagai kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur ketenagakerjaan di daerah, khususnya terkait mediator hubungan industrial, pengawas ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta analis ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa saat ini ketersediaan SDM ketenagakerjaan masih terbatas. Kota Banjarmasin hanya memiliki satu orang mediator hubungan industrial, tiga orang pengantar kerja, dan belum memiliki penguji K3. Selain itu, kebutuhan pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan dan bidang K3 dinilai cukup mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan tingginya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang ketenagakerjaan, sementara kesempatan mengikuti pelatihan masih terbatas. Berbagai pertanyaan turut disampaikan terkait mekanisme pelaksanaan uji kompetensi bagi analis ketenagakerjaan serta peluang pengembangan kompetensi bagi aparatur daerah.
Menanggapi hal tersebut, PPSDM Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan mediator akan diprioritaskan bagi pegawai yang telah atau akan menduduki jabatan mediator hubungan industrial. Usulan peserta dapat disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
PPSDM Ketenagakerjaan juga menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan dapat diikuti secara gratis dengan ketentuan biaya transportasi ditanggung oleh instansi masing-masing. Selain itu, tersedia pula program Training of Trainers (ToT) pembelajaran selama lima hari yang mencakup penyusunan kurikulum, pengembangan materi, hingga praktik microteaching. Program tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai kebutuhan daerah.
Sebagai bagian dari transformasi pembelajaran, PPSDM Ketenagakerjaan juga akan mengawali pelatihan melalui kelas Massive Open Online Course (MOOC) guna memperluas akses pembelajaran bagi peserta dari berbagai daerah.
Melalui pertemuan ini, PPSDM Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Banjarmasin sepakat untuk terus menjajaki peluang kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas SDM ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan sekaligus menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di daerah.
Pertemuan berlangsung secara konstruktif dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan SDM ketenagakerjaan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika dunia kerja.
Tim Humas PPSDM Ketenagakerjaan
