Program & Anggaran:
- Diklat Prajabatan
- Diklat PIM (III & IV)
- Diklat Teknis (Umum & Tertentu)
- Diklat Teknis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- Diklat Fungsional (Umum & Tertentu)
- Diklat Fungsional Tertentu:
- Pengantar Kerja
- Mediator Hub. Industrial
- Pengawas Ketenagakerjaan
- Penggerak Swadaya Masyarakat
- Spesialis Bid. Hubungan Industrial
- Spesialis Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan
- PPNS Bidang Ketenagakerjaan
- Diklat Fungsional Tertentu:
- Diawali dengan Training Need Analysist
- Evaluasi Program Diklat
- Selama Diklat dan
- Pasca Diklat
Regulasi:
Undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata) dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2012
Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang pengesahan international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families (konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya) dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2012
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 28 tahun 2014
Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor : kep.100/men/vi/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 1999 tentang pengesahan ilo convention no. 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation (konvensi ilo mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 1999
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 1999 tentang pengesahan ilo convention no. 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation (konvensi ilo mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 1999
Peraturan pemerintah republik indonesianomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2015
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
Peraturan pemerintah republik indonesianomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan
Keputusan presiden republik indonesia nomor 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Keputusan presiden republik indonesia nomor 107 tahun 2004
Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diunduh pada link di bawah ini:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
Peraturan pemerintah republik indonesianomor 45 tahun 2015 tentangpenyelenggaraan program jaminan pensiun dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2015
Peraturan presiden republik indonesia nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial dapat diunduh pada link di bawah ini:
peraturan presiden republik indonesia nomor 109 tahun 2013
Peraturan pemerintah republik indonesianomor 46 tahun 2015tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum dapat diunduh pada link di bawah ini:
peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor : per.01/men/i/2006 tentang pelaksanaan pasal 3 keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep.231/men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat diunduh pada link di bawah ini:
instruksi presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2013tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat diunduh pada link di bawah ini:
undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.31/men/xii/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dapat diunduh pada link di bawah ini:
undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dapat diunduh pada link di bawah ini:
undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata cara kerja dan susunanorganisasi lembaga kerja sama tripartit dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2005 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.32/men/xii/2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Per.04/Men/II/2010 Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Pedoman Diklat Prajabatan Golongan 3 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:
Surat Edaran