JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Permintaan tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017.
Untuk meningkatkan kompetensi kerja dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan percepatan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI). Penerapan SKKNI di semua sektor dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja Indonesia agar bisa bersaing di tingkatnasional maupun internasional, kata Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto di Jakarta pada Selasa (20/6). Hal tersebut diungkapkan Sekjen Hery…
DetailsJakarta – Dalam rangka memperkuat penegakan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) bersama Polisi RI (Polri) akan terus berkoordinasi agar kerja sama antar keduanya semakin sinergis. Adapun, langkah mensinergikan kerja sama Kemnaker dan Polri tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan Ketenagakerjaan. Hal ditekankan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat menjadi…
DetailsDalam rangka memperkuat penegakan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) bersama Polisi RI (Polri) akan terus berkoordinasi agar kerja sama antar keduanya semakin sinergis. Adapun, langkah mensinergikan kerja sama Kemnaker dan Polri tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan Ketenagakerjaan. Hal ditekankan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat menjadi Narasumber Diakusi…
DetailsSinergitas antar seluruh kompenen bangsa dalam rangka pembangunan nasional sektor ketenagakerjaan sangatlah diperlukan. Bidang pengawasan ketenagakerjaan misalnya. Bidang ini sangat memerlukan sinergitas dengan berbagai unit, baik antar Kementerian/Lembaga (K/L), maupun antara pemerintah pusat dan daerah. “Sebagai pemerintah, ternyata kita memang tidak bisa melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri. Pemerintah adalah satu kesatuan. Kabupaten provinsi pusat. Di pusat…
Details