Jangan Abunya, tapi Warisi Api Sumpah Pemuda

JAKARTA – Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko memimpin Upacara Peringatan Sumpah Pemuda di Kantor Kementerian PANRB, Senin (30/10). Dalam pidato yang dibacakannya, menyampaikan kembali pesan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno bahwa jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, namun api Sumpah Pemuda. “Api Sumpah Pemuda harus kita ambil…

Menaker: Perusahaan Kembang Api Harus Bertanggungjawab Kepada Semua Korban

TANGERANG – Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menyatakan, pihak PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten harus bertanggungjawab penuh kepada semua korban kebakaran. Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan mengawal pertanggungjawaban perusahaan. “Perusahaan harus bertanggungjawab. Baik kepada pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maupun yang belum,” kata Menaker, Minggu malam, 29 Oktober 2017, usai…

Menaker: Usut Kasus Kecelakaan Kerja di Gudang Kembang Api

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengusut tuntas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di gudang kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang berlokasi di Desa Belimbing, Kabupaten Tangerang, Banten. “Kalau memperhatikan dahsyatnya kejadian, serta banyak korban meningeal dan luka karena tak dapat menyelamatkan diri, diduga kuat ada pelanggaran…

Tiga Menteri Jokowi Hadiri Peresmian Politeknik Ketenagakerjaan

Bekasi—Tiga Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla menghadiri peresmian Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) yang berlokasi di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Jalan Guntur Raya No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017). Selain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri, dua menteri lainnya yang hadir  adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi…

Kasus Bolos Masih Dominan, Lagi 27 PNS Diberhentikan

JAKARTA – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali menyidangkan kasus 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai institusi baik pusat maupun daerah. Dari jumlah itu, 27 diantaranya mendapat sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), dan 2 orang PNS lainnya dijatuhkan sanksi penundaan pangkat selama tiga tahun. Pelanggaran masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan…