Jakarta– Sebagai langkah nyata pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, tujuh kementerian bersinergi untuk mendorong keterlibatan industri dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi. Hal tersebut tertuang dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri di gedung Kementerian Perindustrian pada hari ini, Selasa (29/11).
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh lima Menteri dari lima kementerian. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Kementerian BUMN Rini Soemarno. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani turut menyaksikan proses penandatangan tersebut.
“Bahwa hal ini merupakan arahan dari presiden bahwa Indonesia harus memulai suatu hal yang sudah dimulai bangsa-bangsa lainnya, yaitu pendidikan kejuruan dan vokasi,” kata Menko PMK Puan Maharani.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dengan menteri-menteri terkait, melalui rapat koordinasi pada 27 Juli dan 13 September 2016.
Menko PMK menambahkan, nota kesepahaman dan kerjasama tersebut merupakan bagian dari tahap awal pilot project pembangunan SDM Indonesia. Kedepan, akan ada tindak lanjut yang melibatkan kementerian/lembaga lebih banyak lagi agar upaya pembangunan SDM nasional benar-benar dapat tercapai.
Puan berharap, menteri terkait beserta seluruh jajarannya mampu saling berkoordinasi dan kerjasama dengan baik. Sehingga tindak lanjut kerjasama ini dapat berjalan dengan maksimal pun begitu dengan hasilnya.
“Pada sejumlah SMK dan politeknik, industri dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi ketidak-sesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja,” kata Menko PMK.
Sementara itu Menaker Hanif menjelaskan, saat ini lembaga pendidikan vokasi di Indonesia seperti SMK belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dunia industri. Hal itu menurut Presiden Jokowi dikarenakan sekolah vokasi masih terlalu banyak diisi oleh guru-guru dengan keilmuan normatif.
“Penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan industri sudah menjadi suatu keharusan. Karena itulah, presiden mengarahkan agar semua kementerian dan lembaga terkait bergerak bersama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten yang nantinya menjawab tantangan Indonesia di masa depan,” ungkap Hanif
Hanif menambahkan, butuh perlu kerja sinergis bersama-sama antar semua pihak terkait. Bukan hanya pemerintah, namun juga dengan asosiasi industri, LSM, dan tentunya para tenaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan vokasi dan kejuruan yang link and match dengan dunia industri, restrukturisasi kurikulum dan pendidikan, fasilitasi praktek kerja dan pemagangan, fasilitasi industri untuk melakukan workshop, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan intensitas sarana dan prasarana pelatihan.
Pada kesempatan yang sama juga, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama anta SMK dengan perusahaan industri. Sebagai pilot project pada tahap awal, telah ditunjuk tiga perusahaan industri dan 20 SMK, yaitu PT. Petrokimia Gresik, dengan 7 SMK di wilayah Jawa Timur, PT. Astra Honda Motor dengan 9 SMK dari Tangerang , Banten, dan Sulawesi Selatan, serta PT. Polytama propindo dengan empat SMK dari Indramayu dan Cirebon.
Biro Humas Kemnaker
